Ketua DPRD Banyuwangi: Jaga Harmoni dan Hindari Konflik Menjelang Pilkada

Banyuwangi – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengajak seluruh warga Banyuwangi untuk meningkatkan kerukunan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Made menekankan bahwa kerukunan adalah kunci utama dalam menjaga kondusifitas daerah, terutama di masa-masa menjelang Pilkada.

“Saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan dan mengedepankan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa dinamika politik yang kerap memanas menjelang Pilkada tidak seharusnya memecah belah masyarakat.

“Pilkada adalah momentum penting dalam demokrasi, dimana setiap warga memiliki hak untuk memilih pemimpin terbaik. Namun, perbedaan pilihan jangan sampai merusak kerukunan yang sudah terjalin di antara kita,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Made mengajak para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menjadi teladan dalam menjaga kerukunan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif para tokoh sangat diperlukan untuk meredam potensi konflik yang mungkin timbul akibat persaingan politik.

“Para tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga suasana yang kondusif. Mereka bisa menjadi penengah dan pengarah bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan politik,” tambahnya.

Made juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengawal proses Pilkada agar berjalan lancar dan aman. Dia menegaskan bahwa semua pihak harus bersinergi untuk mencegah segala bentuk provokasi atau tindakan yang dapat memicu konflik.

Selain itu, Made juga mendorong agar sosialisasi dan edukasi terkait Pilkada terus ditingkatkan, terutama di kalangan pemilih pemula dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurutnya, pemahaman yang baik tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada akan membantu mencegah misinformasi dan manipulasi yang bisa merugikan masyarakat.

“Saya meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam Pilkada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat meminimalisir potensi konflik dan menjaga proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Post Views : 23 views